Prabowo Subianto

You are here:
  1. Home
  2. politikus
  3. Muhammad Tito Karnavian
Muhammad Tito Karnavian

Muhammad Tito Karnavian (lahir 26 Oktober 1964 di Palembang, Sumatera Selatan) adalah seorang purnawirawan Jenderal Polisi dan politisi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ia pertama kali menjadi Mendagri pada Oktober 2019 dan kembali diangkat untuk periode 2024–2029.

Karier Tito sangat lama dan beragam, terutama di bidang keamanan dan penegakan hukum. Ia pernah menjabat Kapolri (2016-2019), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kapolda Metro Jaya, hingga berbagai posisi penting di Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa tugas besar yang pernah ditanganinya meliputi operasi anti-terorisme, pengamanan aksi-aksi teror, dan reformasi internal dalam institusi kepolisian.

Pendidikan Tito juga sangat kuat secara akademik dan internasional. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1987 sebagai lulusan terbaik dengan penghargaan Adhi Makayasa, ia melanjutkan studi ke University of Exeter, Inggris (MA Police Studies, 1993); STIK Jakarta (1996); Massey University, New Zealand (1998) dalam studi Strategic Studies; serta S. Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University, Singapura, di mana ia meraih gelar Ph.D dengan predikat cum laude.

Sebagai Mendagri, Tito diberi tugas penting seperti menjaga stabilitas inflasi di daerah, memperkuat sentralitas administrasi pemerintahan dalam negeri, serta memastikan regulasi dan politik pemerintahan daerah berjalan efektif. Ia juga pernah menjadi Pelaksana Tugas Menko Polhukam dalam periode singkat.

Visi

Menegakkan pemerintahan dalam negeri yang stabil, efektif, transparan, dan sinkron antara pusat dan daerah, sehingga pelayanan publik dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Misi

  1. Menyatukan visi dan misi pemerintah pusat dan kepala daerah agar program pembangunan lintas pemerintahan konsisten dan selaras.

  2. Memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk reformasi birokrasi dan akuntabilitas aparatur sipil negara (ASN).

  3. keamanan, stabilitas politik, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada, termasuk pelantikan kepala daerah yang sah dan cepat.

  4. Mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, kesehatan dan pendidikan yang merata, agar daerah-daerah dapat memanfaatkan potensi lokal dengan baik.

  5. Mempercepat layanan publik, termasuk penyederhanaan regulasi dan peningkatan efisiensi pemerintahan daerah, agar pelayanan ke masyarakat lebih mudah, cepat, dan adil.

Riwayat Pendidikan

  • SD Xaverius IV Palembang

  • SMP Xaverius II Palembang

  • SMA Negeri 2 Palembang

  • Akademi Kepolisian (Akpol), dengan penghargaan Adhi Makayasa, lulus 1987

Riwayat Jabatan

  • MA Police Studies, University of Exeter, Inggris (1993)

  • Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta (1996)

  • Massey University, New Zealand (1998), bidang Strategic Studies

  • Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura (Ph.D)