Hillary Brigitta Lasut merupakan politikus Partai Demokrat yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Sulawesi Utara. Ia lahir di Manado. Sebelumnya, Hillary juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 melalui Partai NasDem. Pada Pemilu 2024, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dengan perolehan 310.780 suara berdasarkan penetapan KPU. Hillary merupakan putri dari Elly Engelbert Lasut dan Telly Tjanggulung, yang sama-sama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di Sulawesi Utara. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Manado sebelum melanjutkan studi hukum di Universitas Pelita Harapan. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, Hillary melanjutkan studi magister bidang hukum di Washington School of Law. Latar belakang pendidikan tersebut kemudian menjadi bagian dari perjalanan kariernya di bidang politik dan legislatif.
Sebelum masuk DPR RI, Hillary telah aktif dalam berbagai kegiatan organisasi sejak masa sekolah. Ia pernah menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manado dan terlibat dalam Paskibraka Kota Manado. Ia kemudian terjun ke dunia politik melalui Partai NasDem dan pada Pemilu 2019 berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari Sulawesi Utara. Saat itu, ia tercatat sebagai anggota termuda DPR RI periode 2019–2024. Pada periode tersebut, Hillary menjalankan tugas di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Menjelang Pemilu 2024, Hillary berpindah ke Partai Demokrat dan kembali mencalonkan diri dari Dapil Sulawesi Utara. KPU kemudian menetapkannya sebagai salah satu calon terpilih DPR RI dengan suara sah 310.780. Pada periode 2024–2029, Hillary mendapat penugasan sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang menangani bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan sektor terkait lainnya.
Selain menjalankan tugas sebagai legislator, Hillary Brigitta Lasut juga aktif dalam sejumlah kegiatan organisasi. Pada 2025, ia tercatat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) periode 2025–2029. Di DPR RI, aktivitasnya antara lain berkaitan dengan pembahasan isu ekonomi dan keuangan melalui Komisi XI serta kegiatan diplomasi parlemen melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).