Gugum Ridho Putra merupakan advokat dan politikus Indonesia yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Namanya semakin dikenal di tingkat nasional setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Muktamar VI PBB pada Januari 2025. Sebelum memimpin partai, Gugum lebih dulu membangun reputasi sebagai praktisi hukum yang banyak menangani perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sengketa hasil pemilu, hingga sengketa administrasi pemerintahan.
Ia menempuh pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Semasa kuliah, Gugum aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan bergabung dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pengalaman tersebut membentuk ketertarikannya terhadap isu konstitusi, demokrasi, dan reformasi hukum.
Karier profesional Gugum Ridho Putra dimulai sebagai peneliti hukum sebelum bergabung dengan IHZA & IHZA Law Firm yang didirikan oleh Yusril Ihza Mahendra. Selama sekitar lima tahun, ia menangani berbagai perkara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pada 2018, ia mendirikan kantor hukum Gugum Ridho & Partners (GRP Law) yang berfokus pada litigasi konstitusi, sengketa pemilu, hukum administrasi negara, dan berbagai perkara strategis lainnya. Melalui firma hukum tersebut, Gugum terlibat dalam berbagai perkara penting di Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.
Selain aktif sebagai advokat, Gugum juga dikenal sebagai akademisi dan narasumber dalam berbagai forum hukum tata negara. Ia kerap memberikan pandangan mengenai perkembangan konstitusi, sistem pemilu, serta reformasi regulasi di Indonesia. Keahliannya di bidang tersebut membuatnya dipercaya mendampingi berbagai pihak dalam penyelesaian sengketa konstitusi maupun penyusunan argumentasi hukum di tingkat nasional.
Karier politik Gugum memasuki babak baru ketika mengikuti Muktamar VI Partai Bulan Bintang pada Januari 2025. Dalam pemilihan tersebut, ia memperoleh mayoritas suara dan terpilih sebagai Ketua Umum PBB periode 2025–2030, menggantikan kepemimpinan sebelumnya. Sebagai ketua umum, ia menyampaikan komitmen untuk memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus mempersiapkan PBB menghadapi Pemilu 2029.
Dengan latar belakang sebagai advokat, akademisi, dan pemimpin partai politik, Gugum Ridho Putra menjadi salah satu figur muda yang mewarnai perkembangan politik nasional. Pengalamannya di bidang hukum tata negara menjadi modal utama dalam mengawal berbagai isu konstitusi serta penguatan demokrasi di Indonesia.