Meki Fritz Nawipa, S.H., merupakan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Papua Tengah periode 2025–2030. Ia dilantik bersama Wakil Gubernur Deinas Geley oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Keduanya menjadi gubernur dan wakil gubernur definitif pertama sejak Provinsi Papua Tengah dibentuk sebagai daerah otonom baru pada 2022. Sebelum memimpin tingkat provinsi, Meki memiliki pengalaman sebagai pilot penerbangan perintis dan Bupati Paniai.
Meki Fritz Nawipa lahir di Enarotali, Kabupaten Paniai. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD YPPI Kebo 1 Paniai, melanjutkan ke SMP Negeri Aradide, dan menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 5 Jayapura. Ia juga pernah belajar di Bible College of Victoria, Melbourne, Australia. Selain pendidikan tersebut, Meki mengikuti pelatihan penerbangan di Deraya Flying School, Jakarta, dan MAF Flight Training Centre di Papua Nugini. Pendidikan dan pelatihan itu menjadi bekal bagi kariernya di dunia penerbangan.
Sebelum terjun ke politik, Meki bekerja sebagai pilot penerbangan perintis yang melayani sejumlah wilayah terpencil di Papua. Ia pernah menerbangkan pesawat untuk beberapa operator, termasuk Mission Aviation Fellowship (MAF), Susi Air, Alfa Trans, dan Tariku Aviation. Penerbangan perintis berperan penting dalam menghubungkan masyarakat di daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat, termasuk untuk mobilitas penumpang dan distribusi kebutuhan pokok. Pengalaman tersebut mendekatkannya dengan tantangan konektivitas dan pelayanan masyarakat di wilayah pedalaman.
Pada 2018, Meki memasuki dunia politik dengan mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Paniai. Ia terpilih sebagai bupati dan menjabat hingga 2023. Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah upaya membuka kesempatan bagi Orang Asli Papua untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Setelah itu, ia maju dalam Pilkada Papua Tengah 2024 bersama Deinas Geley dan terpilih sebagai gubernur pertama provinsi tersebut. Dalam memimpin Papua Tengah, Meki menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan, disertai penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan Orang Asli Papua, dan pembangunan infrastruktur. Pada September 2025, pemerintahannya mengumumkan sembilan program prioritas, termasuk pendidikan gratis dan sekolah sepanjang hari. Pemerintah provinsi juga mendorong perencanaan pembangunan berbasis data agar program daerah lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.