Apa itu Politik Hukum: pengertian, tujuan, dan contohnya di indonesia

Dalam kehidupan bernegara, hukum tidak pernah berdiri sendiri. Di balik setiap aturan, undang-undang, dan kebijakan publik, terdapat sebuah arah yang menuntun pembuatannya arah inilah yang disebut dengan politik hukum. Namun, banyak orang masih bertanya apa itu politik hukum sebenarnya? Mari kita bahas secara lengkap mulai dari pengertian, fungsi, tujuan, hingga contoh penerapannya di indonesia. Dalam memahami politik hukum, penting juga untuk mengenal bagaimana sistem politik bekerja, termasuk peran dan fungsi dari apa itu partai politik yang menjadi salah satu aktor utama dalam proses pembentukan kebijakan hukum di Indonesia.

Pengertian politik hukum

Secara sederhana, politik hukum adalah kebijakan dasar, dan isi hukum dalam suatu negara istilahnya ini berasal dari kata ‘’politik’’ yang berarti strategi atau kebijakan, dan ‘’hukum’’ yang berarti aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, politik hukum merupakan strategi pemerintah dalam membentuk, menegakkan, dan mengembangkan sistem hukum agar sesuai dengan cita-cita bangsa dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa ahli hukum juga memberikan definisi yang beragam:

Ahli / tokoh	Definisi politik hukum
Mahfud MD	Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum, yang akan datang , sedang, dan telah diberlakukan untuk mencapai tujuan negara
Padmo wahjono	Politik hukum adalah kebijakan hukum yang akan diterapkan oleh negara untuk membentuk hukum nasional yang berkeadilan
Soedarto	Politik hukum mencakup usaha memilih hukum yang paling sesuai dengan kondisi sosial masyarakat

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum tidak hanya berbicara tentang isi undang-undang, tetapi juga tentang arah kebijakan dan cita hukum (rechtsidee) yang ingin diwujudkan oleh negara

Tujuan politik hukum

Setelah memahami pengertiannya, penting juga untuk mengetahui tujuan dari politik hukum. Secara umum, politik hukum memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut:

1. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial

Politik hukum mengarah pembetukan hukum agar berpihak pada rakyat, erutama dam menjamin hak-hak dasar warga negara

2. Menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat

Karena masyarakat selalu berubah, hukum pun harus adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi kerakyatan yang dinamis

3. Membentuk sistem hukum nasional yang kuat dan harmonis

Tujuan lainnya adalah menyatukan berbagai sistem hukum seperti hukum adat, hukum kolonial. Dam hukum agama ke dalam satu sistem hukum nasional

4. Menegakkan kedaulatan hukum

Melalui politik hukum, negara menetapkan bahwa hukum berada di atas kekuasaan, bukan sebaliknya

5. Menjadi pedoman bagi pembaharuan hukum 

Setiap reformasi hukum, revisi undang-undang, atau pembentukan peraturan baru harus didasarkan pada arah politik hukum yang jelas

Ruang lingkup politik hukum

Politik hukum memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi aspek pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, hingga penegakannya

Berikut tabel yang menjelaskan ruang lingkup tersebut:

Aspek politik hukum	Penjelasan singkat	Contoh penerapannya
Penbentukan hukum	Menentukan hukum apa yang perlu dibuat atau diubah	Penyusunan RUU KUHP, RUU perlindungan data pribadi
Pelaksanaan hukum	Menentukan bagaimana hukum dijalankan dalam praktik	Implementasi UU omnibus law di lapangan
Penegakan hukum	Menentukan arah dan kebijakan lembaga penegak hukum	Reformasi di kepolisian, kebijakan dan KPK

Dengan kata lain, politik hukum tidak berhenti pada pembuatan undang-undang saja. Ia juga mencakup bagaimana hukum dijalankan dan ditegakkan secara konsisten 

Contoh politik hukum di indonesia 

Untuk memahami lebih jelas, berikut beberapa contoh penerapan politik hukum di indonesia:

1. Reformasi hukum pasca – 1998

Setelah jatuhnya orde baru, pemerintah indonesia melakukan reformasi hukum besar-besaran, tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis transparan, dan bebas dari intervensi politik. 

2. Pembentukan komisi pemberantasan korupsi (KPK)

Pembentukan KPK merupakan wujud politik hukum untuk memberantas korupsi secara sistematis dan tegas

3. Undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP)

Kehadiran UU ini adalah contoh politik hukum di era digital, dimana negara menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman

4. Pembaharuan KUHP nasional

Politik hukum juga terlihat di upaya menganti KUHP warisan kolonial belanda dengan KUHP  baru yang mencerminkan nilai-nilai bangsa indonesia

5. Kebijakan restorative justice

Dalam beberapa kasus pidana ringan, pemerintah mendorong penyelesaian melalui jalur damai (restorative  justice) sebagai bentuk politik hukum yang lebih humanis

Arah politik hukum nasional

Arah politik hukum indonesia saat ini berfokus pada mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil.

Terdapat beberapa arah utama yang terus berkembang

• Reformasi lembaga penegak hukum. Memperkuat integrasi dan akuntabilitas lembaga seperti mahkamah agung, kejaksaan, dan kepolisian 
• Pemberantasan korupsi 

Meningkatkan efektivitas lembaga antikorupsi dan mempertegas saksi hukum

• Harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional 

Terutama dalam bidang HMA, perdagangan internasional, dan lingkungan hidup

• Digitalisasi hukum

Mendorong sistem hukum berbasis teknologi seperti e-curt dan tanda tangan digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan hukum

Hubungan Politik Hukum dengan Politik dan Kekuasaan

Meskipun keduanya berbeda, politik hukum memiliki hubungan erat dengan politik praktis.
Politik hukum menentukan bagaimana hukum digunakan untuk mencapai tujuan negara, sementara politik praktis menentukan siapa yang membuat hukum tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memisahkan kepentingan kekuasaan dari prinsip keadilan hukum.
Jika politik lebih dominan daripada hukum, maka hukum bisa menjadi alat kekuasaan.
Namun sebaliknya, jika politik hukum dijalankan dengan benar, hukum dapat menjadi alat keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas, sudah dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah arah, strategi, dan kebijakan dasar dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum di suatu negara. 

Di indonesia, politik hukum berperan penting dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat

Dengan memahami apa itu politik hukum, kita bisa lebih sadar bahwa hukum bukan sekedar kumpulan pasal, melainkan alat untuk mencapai cita-cita bansa: keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan hukum

Faq mengenai apa itu politik hukum