Sebanyak 94 korban gempa NTT dilaporkan meninggal dunia saat berada di pengungsian pascagempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Data yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini menjadi perhatian serius karena jumlah kematian selama masa pengungsian tersebut lebih besar dibandingkan korban yang meninggal akibat dampak langsung gempa. Peristiwa ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah mengevaluasi penanganan warga terdampak bencana, terutama kondisi tempat pengungsian dan pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan. Evaluasi dinilai penting untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus mencegah bertambahnya korban jiwa.
Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 menyebabkan kerusakan dan memaksa banyak warga meninggalkan rumah mereka. Dalam situasi tersebut, penyelamatan warga dari bangunan terdampak bukan satu-satunya pekerjaan yang harus dilakukan. Kebutuhan dasar, perlindungan kesehatan, dan keselamatan selama mengungsi juga menjadi bagian penting dari penanganan bencana.
Korban Gempa NTT Meninggal, 94 Warga Tercatat Wafat Saat Mengungsi
BNPB mencatat 48 orang meninggal dunia akibat dampak langsung gempa Flores. Sementara itu, sebanyak 94 korban gempa NTT lainnya dilaporkan meninggal saat berada dalam masa pengungsian. Dengan demikian, total kematian yang dilaporkan dalam dua kategori tersebut mencapai 142 orang.
Perlu dipahami bahwa angka 94 orang tersebut merujuk pada warga yang meninggal selama masa pengungsian, bukan berarti seluruhnya dipastikan meninggal akibat luka langsung yang ditimbulkan oleh guncangan gempa. Hasil verifikasi dan validasi BNPB bersama Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak menunjukkan sebagian besar warga yang meninggal dalam masa pengungsian merupakan kelompok lanjut usia dengan penyakit kronis, seperti stroke dan diabetes melitus.
Rincian Data Korban Gempa NTT
Berikut gambaran data korban berdasarkan laporan yang disampaikan BNPB dan diberitakan pada September 2026.
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Meninggal akibat dampak langsung gempa | 48 orang |
| Meninggal saat berada di pengungsian | 94 orang |
| Total kematian dalam dua kategori tersebut | 142 orang |
| Korban luka-luka | 1.603 orang |
| Pengungsi per 15 September 2026 | 46.461 jiwa |
Data pengungsi tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan jumlah sebelumnya yang mencapai lebih dari 150 ribu jiwa. Meski demikian, puluhan ribu warga masih membutuhkan tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Angka-angka ini merupakan data berdasarkan laporan yang diberitakan pada September 2026 dan dapat berubah mengikuti pembaruan resmi.
DPR Minta Evaluasi Serius terhadap Penanganan Pengungsi
Besarnya jumlah warga yang meninggal saat mengungsi memunculkan pertanyaan mengenai kondisi tempat penampungan dan layanan yang diterima para penyintas. DPR meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada evakuasi, tetapi juga memastikan warga tetap mendapatkan perlindungan selama berada di pengungsian.
Charles Honoris Minta Audit Kondisi Pengungsian
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah melakukan audit terhadap kondisi tempat pengungsian dan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak gempa NTT. Menurutnya, perlu ada identifikasi yang jelas mengenai persoalan kesehatan di lokasi pengungsian serta bagaimana penanganannya selama masa tanggap darurat. Charles mendorong keterlibatan BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah dalam proses evaluasi tersebut. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar persoalan yang ditemukan dapat ditangani secara tepat dan tidak berujung pada bertambahnya korban jiwa.
Permintaan audit ini menjadi penting karena kebutuhan pengungsi tidak selalu sama. Warga lanjut usia, penyandang disabilitas, bayi, ibu hamil, serta orang dengan penyakit kronis membutuhkan perhatian khusus. Ketersediaan tempat berlindung saja belum cukup apabila mereka tidak memperoleh obat, pemeriksaan kesehatan, dan akses rujukan medis ketika kondisi memburuk.
Hetifah Sjaifudian Soroti Perlindungan Kelompok Rentan
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama masa pengungsian pascagempa Flores. Hetifah menilai bahwa angka 94 korban gempa NTT tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal biasa, meskipun hasil verifikasi menunjukkan sebagian besar korban merupakan warga lanjut usia dengan penyakit kronis. Ia meminta evaluasi dilakukan secara rinci, mulai dari profil usia dan penyakit penyerta, lama mengungsi, kesinambungan pengobatan, kondisi tempat pengungsian, hingga akses terhadap tenaga kesehatan dan kecepatan rujukan medis.
Ia juga menekankan pentingnya pendataan kelompok rentan berdasarkan kebutuhan masing-masing orang, bukan sekadar jumlah pengungsi. Dengan data yang lebih terperinci, petugas dapat mengetahui siapa yang membutuhkan obat rutin, pemeriksaan berkala, pendampingan, atau fasilitas khusus.
Mengapa Kondisi Pengungsian Perlu Mendapat Perhatian?
Pengungsian merupakan tempat perlindungan sementara bagi warga yang rumahnya rusak atau tidak aman untuk ditempati. Namun, kehidupan di pengungsian dapat menghadirkan persoalan baru, terutama ketika jumlah penghuni cukup besar dan kebutuhan mereka beragam. Warga yang memiliki penyakit kronis, misalnya, tetap membutuhkan pengobatan rutin meskipun sedang berada dalam situasi darurat. Terputusnya akses terhadap obat atau pemeriksaan medis dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka. Begitu pula bayi, balita, ibu hamil, dan lansia yang membutuhkan perhatian khusus.
Akses Kesehatan Tidak Boleh Terhenti
Layanan kesehatan di lokasi pengungsian perlu mencakup pemeriksaan dasar, pemantauan kondisi warga rentan, ketersediaan obat-obatan, serta sistem rujukan apabila pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dalam kondisi darurat, perubahan kesehatan seseorang dapat terjadi dengan cepat. Karena itu, petugas perlu memiliki data pengungsi yang membutuhkan perhatian medis dan memastikan mereka tidak terlewat dalam proses pemantauan.
Kebutuhan Dasar Harus Terpenuhi
Tempat pengungsian juga perlu menyediakan air bersih, sanitasi yang layak, makanan, selimut, dan perlindungan dari cuaca. Kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan dan kenyamanan warga selama mereka belum dapat kembali ke rumah. Pengelolaan pengungsian perlu disesuaikan dengan kondisi di setiap lokasi. Tempat penampungan yang padat, misalnya, membutuhkan perhatian terhadap kebersihan lingkungan dan akses fasilitas umum agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan tambahan.
Evaluasi Pascabencana Bukan Sekadar Mencari Kesalahan
Desakan DPR untuk melakukan audit dan evaluasi seharusnya diarahkan pada upaya menemukan persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan. Angka kematian selama masa pengungsian perlu ditelusuri secara cermat agar penyebab dan faktor yang berkontribusi dapat dipahami dengan lebih baik. Pemeriksaan tersebut bukan berarti seluruh kematian dapat langsung dikaitkan dengan buruknya pelayanan pengungsian. Kondisi kesehatan sebelumnya, usia, penyakit penyerta, serta berbagai faktor lain perlu diperhitungkan dalam proses penelusuran.
Namun, evaluasi tetap dibutuhkan untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam pendataan, distribusi obat, pemantauan kesehatan, atau akses terhadap layanan medis. Jika ditemukan kelemahan dalam sistem, hasil evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan penanganan bencana berikutnya. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai kontroversi politik sebaiknya tidak menggeser perhatian dari kebutuhan warga terdampak. Pengawasan DPR dan penjelasan pemerintah perlu berangkat dari data yang dapat diperiksa, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai situasi pengungsian dan langkah perbaikannya.
Penanganan Bencana Perlu Diperkuat dari Hulu hingga Pascabencana
Gempa Flores kembali menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kesiapan di berbagai tahap. Mitigasi sebelum bencana, evakuasi ketika bencana terjadi, hingga pemulihan setelahnya merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Pembelajaran dari peristiwa ini juga relevan dalam menghadapi potensi bencana lain, termasuk gempa bumi megathrust. Meski karakteristik dan dampak setiap bencana berbeda, kesiapan sistem kesehatan, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan kelompok rentan tetap menjadi bagian penting dari upaya pengurangan risiko.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa rencana penanganan bencana tidak berhenti pada penyediaan logistik dan tempat penampungan. Kesiapan tenaga kesehatan, mekanisme pendataan, serta prosedur rujukan harus menjadi bagian dari perencanaan yang dapat dijalankan ketika keadaan darurat terjadi.
Kesimpulan
Laporan 94 warga meninggal saat berada di pengungsian pascagempa Flores, NTT, menjadi perhatian serius dalam penanganan bencana. Data BNPB membedakan kematian akibat dampak langsung gempa dan kematian selama masa pengungsian. Sebagian besar dari 94 warga tersebut diketahui merupakan kelompok lanjut usia dengan penyakit kronis. DPR RI melalui Charles Honoris dan Hetifah Sjaifudian mendorong evaluasi terhadap kondisi pengungsian, perlindungan kelompok rentan, serta pelayanan kesehatan bagi para penyintas. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui persoalan yang terjadi dan menentukan langkah perbaikan yang tepat. Penanganan bencana tidak selesai ketika warga berhasil dievakuasi. Keselamatan mereka selama berada di pengungsian juga perlu menjadi perhatian. Dengan evaluasi berbasis data, koordinasi yang baik, dan pelayanan yang sesuai kebutuhan, pemerintah dapat memperkuat perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana.
FAQ
1. Berapa korban gempa NTT yang meninggal saat berada di pengungsian?
BNPB mencatat 94 warga meninggal saat berada dalam masa pengungsian pascagempa Flores, NTT. Sebagian besar korban merupakan kelompok lanjut usia dengan penyakit kronis.
2. Berapa jumlah korban meninggal akibat gempa Flores secara langsung?
BNPB mencatat 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.
3. Mengapa DPR meminta evaluasi terhadap pengungsian korban gempa NTT?
DPR meminta evaluasi untuk mengetahui persoalan yang terjadi selama masa pengungsian, terutama terkait kondisi tempat penampungan dan pelayanan kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah bertambahnya korban jiwa.
4. Siapa anggota DPR yang mendorong evaluasi penanganan pengungsi gempa NTT?
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta audit kondisi pengungsian dan layanan kesehatan. Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong evaluasi perlindungan serta pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan.
5. Apa saja yang perlu dievaluasi dalam penanganan pengungsi?
Evaluasi dapat mencakup pendataan kelompok rentan, kondisi tempat pengungsian, ketersediaan obat, akses tenaga kesehatan, kesinambungan pengobatan, serta kecepatan rujukan medis.
